Jakarta CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia, Fabby Tumiwa, berharap di tahun 2022 ini, adanya kombinasi PLTS Atap dengan PLTS Ground Mounted dapat membuat Indonesia memiliki kapasitas PLTS mencapai 1 Giga Watt (GW). KumpulanBerita ASOSIASI ENERGI SURYA INDONESIA Terbaru Hari Ini. big carousel. Bisnis Tren Penggunaan Pembangkit Energi Surya Makin Marak. Tren Penggunaan Pembangkit Energi Surya Makin Marak. Berita Pilihan. Partner Tantrum | 11:03 WIB. Ketimpangan Investasi Melanda Seluruh Dunia. Menyiapkantenaga terampil transisi energi. Fabby Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), menyampaikan setiap 1 GW akan membuka lapangan kerja hingga dan transisi energi hijau ini diproyeksikan akan menciptakan 3,6 juta lapangan kerja hingga tahun 2050. Astawadan M. Sucipta, 2010, Pembelajaran Energi Surya Dengan Menggunakan Metode Problem Based Learning, Dana PHK-I Universitas Udayana Astawa, Sukadana dan Wika, 2009. Jurnal Teknik Mesin. Indonesia, Volume 5 No.2 Oktober 2010, ISSN 1907-350X. pp 118-121 Astawa, Gunawan dan Hendra, 2014. Analisa Kolektor Surya Pelat Datar dengan Media DennyErixon Gultom AESI - Asosiasi Energi Surya Indonesia Abstract Banyak faktor yang mempengaruhi optimalisi daya keluaran panel surya, diantaranya faktor arah dan sudut kemiringan panel surya serta tingkat kebersihannya. Faktor ini dapat mengurangi daya keluaran panel surya yang tentunya akan mengakibatkan perlambatan pengembalian investasi Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSSI, menyelenggarakan Seminar Nasional VIII.Seminar tersebut membahas banyak hal termasuk masa depan telemedicine dan digitalisasi rumah sakit.. Dikatakan Ketua ARSSI - drg. Susi Setiawaty, digitalisasi layanan dan administrasi di rumah sakit, bisa mendukung program SatuSehat yang diinisiasi Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. KetuaDewan Pembina AESI menyampaikan sambutan pada Acara Focuss Group Discussion : "Potensi dan Peran PV & Rooftop dalam Mempercepat EBT" yang diselenggarakan oleh PCJI (Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia) bekerjasama dengan AESI/ISA (Asosiasi Energi Surya Indonesia/'Indonesia Solar Association') dan IESR (Institute for Essential Services) di Jakarta tgl. 22 Februari 2017 EE6iJma. Institute for Essential Services Reform IESR memberikan dukungan dalam Musyarawah Nasional Munas Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI ke-1 yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2018 di Jakarta. Munas AESI ini bertema “Konsolidasi Asosiasi Energi Surya Indonesia untuk Mendukung Pencapaian Target Kebijakan Energi Nasional dalam Rangka Mewujudkan Energi Berkeadilan Hingga Pelosok Negeriâ€. Dalam acara ini juga dilakukan peluncuran portal “Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap“ dan pameran INDOSOLAR 2018. AESI diresmikan pendiriannya pada 15 Desember 2016. Sejarah pendirian AESI diawali pada saat Luluk Sumiarso menerima undangan dari Asosiasi Energi Surya di Jerman untuk berbicara mengenai berbagai sumber energi dan berdialog di sebuah konferensi. Sebelum datang ke Jerman, Luluk Sumiarso bertemu dengan beberapa pegiat energi terbarukan lain dan menginisiasi berdirinya Indonesia Solar Association ISA. IESR mendukung deklarasi AESI secara resmi dan juga berperan aktif dalam menfasilitasi beragam diskusi AESI dengan fokus pada pengembangan energi surya di Indonesia. Dari beberapa diskusi yang diselenggarakan tersebut, kemudian disepakati adanya kolaborasi beragam pemangku kepentingan untuk mencapat target gigawatt pertama energi surya di Indonesia dengan pemanfaatan listrik surya atap. Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap GNSSA ini dideklarasikan secara resmi dalam acara IndoEBTKEConnex tahun 2017 lalu. Rida Mulyana sebagai Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM menyampaikan pemerintah sangat mengapresiasi AESI dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Rida menyampaikan adanya beberapa kendala untuk pengembangan energi surya, misalnya teknologi baterai, sifat yang intermitent dan tergantung cuaca, serta ketersediaan lahan. Harus dipikirkan mengenai solusi untuk mengatasi tantangan ini, tentunya kerjasama dengan berbagai pihak, melihat permasalahan secara holistik dan tidak saling menyalahkan. Rida juga menyoroti ragam pemangku kepentingan di AESI yang diharapkan dapat berkontribusi secara positif untuk mewujudkan cita-cita bersama. Selanjutnya Arthur Panggabean sebagai konsultan GNSSA memberikan pemaparan mengenai portal GNSSA yang dapat diakses secara publik. Portal ini dirancang sebagai portal informasi mengenai pengetahuan, pertanyaan dan jawaban, juga forum untuk pelaku bisnis dan konsumen listrik surya atap untuk berjejaring. Setelah pembukaan Munas AESI, dilakukan diskusi panel dengan tema “Towards the First Gigawatt Solar Energy in Indonesia†dengan moderator Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa. Duduk sebagai panelis adalah Harris, Direktur Aneka Energi Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Zakiyudin, Direktur Mesin dan Alat Mesin Pertanian Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Dewanto, Deputi Manager Alternatif PT PLN, dan Ahmad Masyuri, Head of Engineering PT Sampoerna. Fabby Tumiwa menerangkan bahwa GNSSA dirancang dan dideklarasikan untuk berkontribusi terhadap target kebijakan energi nasional, yaitu 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Dari target tersebut,  6,5 GW disumbang oleh listrik tenaga surya. Pembahasan tentang bagaimana rencana GNSSA ke depan terbilang penting, karena target GNSSA yaitu tercapainya 1 GW listrik surya atap dapat memiliki efek yang sangat luar biasa terhadap industri dan terhadap perkembangan pasar energi surya di Indonesia. Harris menyampaikan bahwa tren kebijakan pengembangan EBT berubah sangat cepat, sehingga dibutuhkan upaya-upaya sinergi internal eksternal, termasuk kolaborasi dalam Energi terbarukan, terutama energi yang dibangkitkan dari energi surya juga dianggap sangat mampu menyikapi perubahan dengan inovasi-inovasinya, sehingga mampu mengurangi biaya investasi dan harga. Kesiapan industri Indonesia terkait pasar dan manufaktur komponen listrik tenaga surya ditanggapi oleh Zakiyudin. Peningkatan daya saing industri pendukung proyek ketenagalistrikan telah diatur oleh Kementerian Perindustrian, seperti pemberian fasilitas BMDTP Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk impor bahan baku industri pendukung proyek ketenagalistrikan. Pemerintah juga memberikan tax holiday untuk investasi baru  industri permesinan pendukung proyek ketenagalistrikan, dan mengajukan usulan pemberian fasilitas tax allowance. Dewanto sebagai perwakilan PT PLN menjelaskan bahwa PLN tidak menghalangi keberadaan PV rooftop. Secara kebijakan, sudah ada keputusan direksi tentang aturan penyambungan energi baru terbarukan, termasuk pemasangan instalasi listrik surya atap untuk pelanggan dan integrasi ke jaringan PLN. Saat ini PLN sedang berada dalam kondisi yang sulit, dikarenakan adanya penurunan penjualan, di samping berlebihnya pasokan di Jawa Bali karena turunnya permintaan dan banyaknya industri yang masih menggunakan pembangkit listrik sendiri. Pengalaman pelaku sektor industri dalam menggunakan energi terbarukan disampaikan oleh Ahmad Masyuri dari PT HM Sampoerna. Saat ini Sampoerna memiliki dua fasilitas di Sukorejo Jawa Timur dan Karawang yang membangkitkan listrik dari tenaga Sampoerna memiliki komitmen intenasional untuk mengurangi emisi karbon dari penggunaan energi, yang dilakukan dengan penggunaan listrik surya atap, penggantian lampu dengan lampu LED, dan efisiensi proses produksi. Munas AESI ke-1 ini kemudian dilanjutkan dengan musyawarah anggota AESI yang menetapkan Ketua Dewan Pengurus, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Pakar. Untuk tahun 2018 – 2021, terpilih Ketua Dewan Pengurus Dr. Andhika Prastawa, Ketua Dewan Pembina Luluk Sumiarso, dan Ketua Dewan Pakar Nur Pamudji. Jakarta, 25 Januari 2023 – Berdiri pada tanggal 15 Desember 2016, AESI berperan sebagai forum komunikasi dan kerjasama antar pemegang kepentingan, dalam upaya percepatan pemanfaatan energi surya di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi berkelanjutan. Sekelompok tokoh yang dimotori oleh Ir. Luluk Sumiarso menggagas terbentuknya asosiasi khusus energi surya di Indonesia, membentuk wadah bersama untuk pembuat kebijakan, pelaku bisnis, pakar, dan pengguna energi surya di Indonesia. Dari usulan ini, maka pada tanggal 15 Desember 2016, bertempat di Jakarta Selatan; Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI dideklarasikan. Badan hukum AESI disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan nomor Tahun 2018. AESI berkontribusi aktif dalam advokasi untuk mendorong terciptanya ekosistem energi surya yang kondusif di Indonesia, termasuk kebijakan dan regulasi terkait. Sejak didirikan, AESI berkomunikasi dan berdiskusi intens dengan pengambil kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, dan lain-lain untuk perumusan atau perbaikan kebijakan dan regulasi energi terbarukan, dan khususnya energi surya. Segera setelah dideklarasikan secara resmi, AESI menyelenggarakan beberapa diskusi grup terpumpun focus group discussion yang kemudian bermuara pada deklarasi Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap pada September 2017, disampaikan bersama oleh 14 lembaga yang mewakili kementerian, institusi negara, asosiasi, lembaga non-pemerintah, dan universitas. Kerja AESI terus berlanjut untuk mendorong percepatan pemanfaatan energi surya di Indonesia, melalui diskusi, rilis pers, media briefing, dan berbagai kegiatan lain; dan pada bulan November 2018, peraturan menteri permen pertama yang mengatur pemanfaatan PLTS atap resmi dikeluarkan. Permen ini menjadi titik awal semakin meluasnya penggunaan energi surya dalam bentuk PLTS atap. Masukan AESI untuk perbaikan kebijakan dan regulasi yang mampu mendukung pertumbuhan PLTS di Indonesia dilakukan secara kontinyu – sehingga manfaat energi surya dapat dirasakan oleh banyak kalangan dan untuk pencapaian target energi terbarukan di Indonesia. Ekosistem pemanfaatan energi surya yang kondusif di Indonesia juga mensyaratkan adanya skema pembiayaan yang menarik dan tersedia secara luas. Dalam kerangka program ini, AESI secara khusus menyasar kolaborasi dan jejaring dengan lembaga pembiayaan untuk mempercepat adopsi PLTS dalam berbagai skala di Indonesia. Pemanfaatan energi surya di Indonesia akan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja hijau green jobs, dan AESI mendorong partisipasi aktif anggota serta berbagai pihak untuk peluang ini. Salah satu proritas AESI adalah inisiatif Solarpreneur – yaitu wirausaha engineering, procurement, and construction EPC untuk pemasangan PLTS atap di skala rumah tangga. AESI berusaha menutup ketimpangan akses pada penyedia produk dan jasa pemasangan PLTS atap, yang saat ini masih banyak terpusat di kota-kota besar. Peran aktif AESI juga diwujudkan dengan kegiatan peningkatan kapasitas anggota untuk keterampilan dan pengetahuan yang relevan dan teranyar. Dalam fokus pembukaan lapangan pekerjaan, kegiatan pelatihan untuk tenaga kerja terampil yang dibutuhkan dalam pemasangan dan perawatan PLTS atap diselenggarakan berkala dengan beragam mitra di berbagai kota. Website AESI AESI Sebut Aturan TKDN 65% Jadi Hambatan Investasi PLTS Jakarta, CNBC Indonesia- Aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN untuk PLTS yang mencapai 65% disebut Direktur Eksekutif Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI, Fabby Tumiwa sebagai salah satu kendala pengembangan saat ini industri penopang untuk memenuhi ketentuan TKDN belum memadai, selain itu masih mahalnya produk dalam negeri masih menjadi tantangan terkait nilai keekonomian proyek saja tantangan pengembangan PLTS RI? Selengkapnya simak dialog Aline Wiratmaja dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI, Fabby Tumiwa di Squawk Box, CNBC Indonesia Kamis, 24/06/2021 Saksikan live streaming program-program CNBC Indonesia TV lainnya di sini JAKARTA, - Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI membantah pengembangan PLTS Atap membawa kerugian bagi PT Perusahaan Listrik Negara PLN. Untuk itu, AESI mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk segera melegislasi revisi Peraturan Menteri ESDM No. 49/2018 tentang Penggunaan PLTS Atap oleh Pelanggan PT PLN. Ketua Umum AESI Fabby Tumiwa mengungkapkan, perubahan ini diharapkan meningkatkan minat masyarakat memasang PLTS Atap yang dapat berdampak pada upaya pencapaian target bauran energi terbarukan, peningkatan investasi energi terbarukan, dan penurunan emisi gas rumah kaca GRK serta komitmen Indonesia untuk mencapai karbon netral sebelum juga Pemerintah Diminta Waspadai Ketahanan APBN Terkait PLTS Atap Dalam RUU EBT Proses legislasi ini masih terkendala proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Fabby menuturkan, pemasangan PLTS Atap pada skala besar merupakan cara yang tercepat dan termurah bagi pemerintah untuk mencapai target RUEN. Dengan potensi teknis pada segmen residensial yang mencapai 655 GWp dan potensi pasar mencapai 9-11 persen dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia, ditambah dengan potensi PLTS Atap pada bangunan Commercial & Industry C&I, maka akselerasi PLTS Atap sangat tepat sebagai strategi pemerintah meningkatkan bauran energi terbarukan dan menurunkan emisi GRK dalam jangka pendek. “Untuk itu revisi Permen ESDM No. 49/2018 ini sangat tepat,” kata Fabby dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, Kamis 19/8/2021. Fabby mengungkapkan, revisi Permen yang memperluas cakupan kepada seluruh pelanggan di wilayah usaha seluruh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik IUPTL, yaitu PLN dan non-PLN, akan memperluas potensi pasar PLTS Atap, khususnya untuk segmen konsumen C&I. Menurut dia, perubahan nilai ekspor listrik dari 65 persen menjadi 100 persen dengan skema net-metering dapat memperpendek masa pengembalian investasi dari yang saat ini di atas 10 tahun, bisa dipercepat di bawah 8 tahun, dengan tarif listrik saat ini. Perubahan persetujuan permohonan yang awalnya 15 hari kerja menjadi 5 hari kerja, serta kewajiban bagi IUPTL untuk membuat meter exim selalu tersedia dapat meningkatkan appetite konsumen PLTS Atap. PLN pun tidak membayar kepada pelanggan dan surplus transfer listrik akan menjadi milik PLN setelah 6 bulan. Kenaikan minat konsumen PLTS Atap ini pun dinilai seharusnya dilihat sebagai bentuk partisipasi atau gotong royong warga negara Indonesia terhadap upaya pemerintah meningkatkan energi terbarukan dan penurunan emisi CO2 dengan biaya sendiri dan tidak membebani keuangan negara dan BUMN. AESI menilai pandangan beberapa pihak yang menyatakan PLTS Atap akan membawa kerugian bagi PLN tidak tepat dan menyesatkan. Berdasarkan kajian USAID & NREL 20201 jika kapasitas PLTS Atap mencapai 3 GW, dengan tingkat tarif saat ini maka penurunan pendapatan PT PLN sangat kecil, hanya 0,2 persen. Sebagai catatan sampai dengan Januari 2021, jumlah kapasitas PLTS Atap di pelanggan PLN baru sebesar 22,63 MW.“Jelas sekali ada ketakutan berlebihan dan upaya sistematis untuk membesar-besarkan hal yang sebetulnya bukan isu penting dari revisi Permen ini,” kata Fabby. Baca juga Pasang Panel Surya, Berapa Lama Bisa Balik Modal? Bahkan pada sejumlah sistem, misalnya di Jawa-Bali, meningkatnya populasi PLTS Atap yang menghasilkan listrik di siang hari dapat membantu memangkas biaya produksi listrik dari PLTG/PLTGU yang beroperasi di beban menengah load follower. Dengan demikian peningkatan kapasitas PLTS Atap di Sistem Jawa-Bali justru bisa berdampak pada penurunan BPP PLN. Hal yang sama bisa terjadi di daerah-daerah luar Jawa yang didominasi oleh PLTD, dengan rata-rata biaya pembangkitan berkisar pada 1300 – 1900/kWh, PLTS Atap akan menurunkan biaya produksi. Demikian juga dengan klaim bahwa nilai transfer 11 merugikan PLN karena ada losses di jaringan, sebaiknya dikaji secara serius karena adanya PLTS Atap justru bisa saja memperbaiki kualitas tegangan dan menurunkan losses distribusi. Penggunaan PLTS Atap di segemen C&I dinilai punya dampak menurunkan biaya BPP PLN dan subsidi. Dengan penggunaan listrik captive dari PLTS Atap oleh C&I, PLN didorong untuk mengoptimalkan operasi pembangkitnya dan mengefisienkan Specific Fuel Consumption SFC pembangkit-pembangkitnya sehingga berdampak pada penurunan BPP. Penggunaan PLTS Atap juga membawa manfaat ekonomi yang besar dan dapat menjadi mesin pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Kajian USAID-NREL 2020 menemukan bahwa PLTS Atap residensial sebanyak 2000 unit dengan kapasitas total 9 MW dapat menyerap 710 tenaga kerja tahunan job-years, dengan GDP sebesar 4,9 juta dollar AS. Kajian IESR 2020 memperkirakan setiap 1 GWp akan menciptakan 22 – 30 ribu tenaga kerja. Pertumbuhan PLTS Atap dapat membuka lapangan kerja tambahan dari hadirnya industri PLTS dan tumbuhnya rantai pasok PLTS. Baca juga PLTS Terapung Terbesar di Asia Tenggara Siap Dibangun di Waduk Cirata Manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari revisi Permen PLTS Atap jauh lebih besar dibandingkan dampak minimal yang terjadi dari penurunan pendapatan pada PLN. PLTS Atap yang tumbuh hanya akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. PLN dan perusahaan pemegang IUPTL harus berbenah diri, melakukan transformasi bisnis jika tidak ingin tergilas dengan disrupsi teknologi yang saat ini terjadi, dan mengubah perencanaan dan pola operasi sistem kelistrikan. “Untuk mendukung transisi energi, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham perlu memperbaiki KPI PLN dengan memasukkan target pencapaian energi terbarukan. Ini sesuatu yang logis, mengingat kebijakan dan target pemerintah untuk mencapai bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 dalam RUEN merupakan acuan bagi RUPTL PT PLN,” sebut Fabby. Filemon Agung Artikel ini telah tayang di dengan judul Pengembangan PLTS Atap rugikan PLN, ini kata AESI Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Tahun 2018 sekitar 500 pengguna, sekarang naiknya 486 persen hanya dalam kurung waktu tiga tahun. Itu pertumbuhan yang luar ANTARA - Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI menyebutkan angka pertumbuhan sel surya mencapai 486,49 persen dalam tiga tahun terakhir terhitung sejak 2018 hingga Maret 2021. Wakil Ketua Umum AESI Athony Utomo mengatakan pertumbuhan yang hampir lima kali lipat itu mengindikasikan tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan energi bersih. "Tahun 2018 sekitar 500 pengguna, sekarang naiknya 486 persen hanya dalam kurung waktu tiga tahun. Itu pertumbuhan yang luar biasa," kata Anthony dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Senin. Baca juga AESI harga rokok lebih mahal ketimbang cicilan panel surya Hingga Maret 2021, total jumlah pelanggan pembangkit listrik tenaga surya PLTS atap tercatat sebanyak rumah tangga dengan total kapasitas daya listrik yang dihasilkan mencapai 26,51 megawatt peak MWp. Jawa Barat menjadi wilayah dengan pemanfaatan PLTS atap terbesar di Indonesia yang bisa menghasilkan listrik 6,17 MWp, lalu disusul Jakarta Raya sebesar 5,87 MWp, kemudian Jawa Tengah dan Yogyakarta sebesar 5,31 MWp. Anthony mengungkapkan bahwa penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang penggunaan sistem PLTS atap oleh konsumen PLN menjadi booster yang mendorong peningkatan signifikan penggunaan solar sel Indonesia. Menurutnya, angka pertumbuhan solar sel itu justru lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan gross domestic product GDP atau produk domesik bruto nasional. "Pertumbuhan GDP kita saja 5,0 persen sudah empot-empotan, ini dalam waktu hanya tiga tahun tumbuhnya 485 persen atau hampir lima kali lipat," ujar Anthony. Baca juga Listrik di Papua pakai tenaga surya Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah menyatakan berkomitmen akan menjadikan listrik tenaga surya sebagai penopang bauran energi baru tebarukan EBT melalui penambahan kapasitas pembangkit sebesar 38 gigawatt GW hingga tahun 2035. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial mengatakan pemerintah memprioritaskan energi surya karena biaya investasi yang semakin rendah dari tahun ke tahun. "Pengembangan pembangkit EBT sampai tahun 2035 diharapkan akan ada tambahan sebesar 38 GW yang akan didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya mengingat harganya semakin kompetitif," kata Ego Sugiharto PurnamaEditor Nusarina Yuliastuti COPYRIGHT © ANTARA 2021

asosiasi energi surya indonesia